Ikut menggiatkan publikasi di pemerintah kota

Tahun 2018 ini, mendapatkan undangan dari Pemerintah Kota Semarang untuk ikut aktif terlibat dalam penyusunan rencana pengembangan jurnal digital di lingkungan kerja mereka. Euforia dunia perjurnalan ternyata tidak hanya berlangsung di lingkungan pendidikan tinggi dan lembaga riset, tetapi pemerintah daerah juga mulai menyambutnya. Pada awalnya, saya berpikir bahwa Kota Semarang menjadi pioneer digitalisasi jurnal ilmiah di lingkungan pemerintah daerah, namun setelah ditelisik lebih dalam ternyata Kabupaten Sragen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan beberapa pemerintah daerah lain sudah lebih awal memulainya.
Tentu ini menjadi kabar gembira. Secara teknis dan operasional, pemerintah daerah adalah ‘pemegang otoritas data lokal’ yang juga bertanggung jawab untuk merencanakan dan membangun daerahnya. Data dan hasil penelitian menjadi salah satu pertimbangan arah pengembangan daerah. Di sisi lain, kami yang berasal dari perguruan tinggi juga akan lebih mudah merujuk dan mempelajari kondisi suatu daerah berdasarkan hasil penelitian, data yang tervalidasi dan tentunya ada penulis artikel jurnal yang bertanggung jawab secara substantif.
Diskusi pengembangan jurnal digital pemerintah Kota Semarang, 2018
Hubungan kolaboratif antara perguruan tinggi dengan lembaga riset pemda menjadi semakin menarik, scientifik dan tentunya akan berkesinambungan. Bukan dikerjasamanya saja, namun di lini data dan informasi yang terus terupdate. Saling merujuk, saling mengoreksi dan saling mengkuatkan hasil-hasil riset tentu menjadi keuntungan selanjutnya.
Membayangkan bagaimana proses legislatif dan eksekutif bekerja yang kemudian ditulis dalam sebuah artikel jurnal. Jika ini benar-benar terjadi, wah..tentu jurnal akan menjadi ‘rumah diskusi’ ilmiah yang terverifikasi data dan metodenya. Dari sini, penelitian bukan hanya milik para akademisi maupun peneliti yang memang kesibukan hariannya berkaitan dengan publikasi. Semoga!
Tim pengembangan jurnal digital Kota Semarang
Sangat berharap suatu saat seorang walikota atau minimal kepala dinas bisa menuliskan pengalaman kerjanya dalam mengelola program-program perencanaan dan pembangunan. Kemudian seorang ahli administrasi pemerintahan atau mungkin ahli hukum akan memberikan tanggapan atas artikel yang dipublikasikan. Wah.. tentu ini menjadi harapan yang sangat pantas untuk diwujudkan. Ada diskusi ilmiah untuk sama-sama membangun dan memperbaiki dengan satu tujuan yaitu  kemajuan daerah.
Budaya literasi akan terwujud, bukan hanya untuk para peneliti tetapi seluruh pihak terutama pemerintah daerah. Tulisan/ artikel yang mengungkapkan temuan-temuan baru akan semakin luas dipublikasikan, dibaca dan dirujuk. Begitupula mereka yang dari pemda, sebelum ide dibangun kemudian ditulis pasti harus mencari rujukan-rujukan tertentu agar arah artikelnya jelas dan memang memiliki arah dan tujuan. Semoga seluruh harapan itu terwujud.